Gananews| Banda Aceh-Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih terhadap Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atas materi Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021. Semua masukan yang disampaikan disebut sangat berharga bagi Pemerintah Aceh, dan juga panduan dalam mengarahkan proses pembangunan Aceh yang lebih baik serta merupakan bentuk dan perekat kemitraan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sidang Paripurna DPR Aceh beragendak Jawaban/Tanggapan Gubernur Aceh Terhadap Pendapat Badan Anggaran DPRA, Kamis, 30 Juni 2022 malam.
Terdapat beberapa item yang menjadi sorotan Banggar DPR Aceh dalam pelaksanaan APBA 2021. Salah satunya terkait analisis keuangan Aceh. Menurut Gubernur Nova, kinerja keuangan Pemerintah Aceh merupakan tingkat dari suatu hasil kerja di bidang keuangan yang meliputi penerimaan dan belanja Aceh dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran.
Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Aceh, dilakukan dengan analisis rasio keuangan berupa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA dengan APBA
Pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, menurut Nova, menjadi dasar keberhasilan pembangunan Aceh.
“Hubungan harmonis yang bersinergi selama ini semoga dapat terus kita pertahankan untuk mewujudkan pembangunan dan menyejahterakan rakyat Aceh,” kata Nova.
Lebih lanjut, Nova mengatakan pendapatan Aceh tahun 2021 melebihi dari yang ditargetkan, yaitu mencapai 100,60%. Pencapaian ini disebabkan adanya beberapa kebijakan, antara lain pemberian insentif kepada Wajib PKB dan BBNKB dengan keterlambatan keterlambatan dan kedatangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mutasi di daerah dan luar daerah; Kebijakan pemerintah dalam penggunaan bahan bakar tertentu untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB); Pendataan objek wajib pajak baru; dan peningkatan penagihan rutin dari Sumber Pajak Air Permukaan (PAP).
Selanjutnya, Gubernur Nova juga menyikapi perbandingan anggaran dan realisasi belanja Tahun 2021. Menurutnya capaian belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar 83,02%.
Dapat kami jelaskan bahwa selisih antara target dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 dan kendala belanja yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh antara lain tidak direalisasikannya Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) dalam pemberian tunjangan hari raya dan ke-13 pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh, tidak terlaksananya belanja perjalanan dinas, kegiatan bimtek/pelatihan, dan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disebabkan oleh belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, sudah disalurkan oleh Pemerintah Pusat,” katanya.
Nova Iriansyah dalam sidang Paripurna tersebut juga menambahkan perkembangan angka kemiskinan Aceh menunjukkan penurunan yang signifikan dalam periode Maret 2017 hingga Maret 2020. Namun, Gubernur mulai September 2020 kembali mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh dampak pandemi 19 yang tidak hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga merusak berbagai tatanan kehidupan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
“Aceh mengalami misi misi, sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia,” katanya.
Dalam tanggapannya atas pendapat Banggar DPR Aceh, Gubernur Nova juga menyikapi tentang program kawasan industri KIA Ladong yang disebutnya memerlukan anggaran sekitar Rp 435 Miliar. Diperlukan infrastruktur yang maksimal yang dialokasikan melalui SKPA terkait kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp 310 Miliar lebih untuk hal tersebut.
“Kami yakin bahwa pendapat, usul, dan saran Anggota Dewan yang merupakan cerminan dari keseriusan dan kesungguhan mengemban amanah dalam menyuarakan aspirasi hati nurani rakyat,” kata Gubernur Nova Iriansyah,”(#R)
