Perangkat Daerah Diminta Hasil Anggaran yang Digunakan

Gananews|Aceh Timur-Melalui Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perangkat Daerah ,(PD) diminta hasil atas setiap anggaran yang digunakan.

Pemerintah Daerah tidak boleh lagi hanya memikirkan realisasi kegiatan rutin dan serapan anggaran Daerah, tapi harus memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil atau kinerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdakab Aceh Timur T Reza Rizki SH MSi dihadapan para peserta Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Pelatihan itu dibuka oleh T Reza Rizki, mewakili Bupati Aceh Timur H Hasballah Bin HM Thaib SH, yang turut dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian (Orpeg) Dedi Prayitno SSTP MSP.

Perangkat Daerah yang telah memahami SAKIP dengan baik pasti telah memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan berorientasi hasil pada dokumen perencanaannya,kata T Reza Rizki.

Selain itu,tambah Kiki sapaan akrab T Reza Rizki, perangkat daerah tersebut akan memastikan setiap program dan kegiatan berdampak langsung dalam pencapaian sasaran pemerintah,sehingga setiap rupiah yang dialokasikan untuk membiayai program ataupun kegiatan manfaatnya kepada masyarakat.

Inilah sebenarnya yang disebut dengan prinsip akuntabilitas berorientasi hasil melalui implementasi penganggaran berbasis kinerja.Sebagaimana yang manjadi amanat dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara,” terang Kiki kepada para peserta Bimtek.

Dengan menerapkan proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, program dan kegiatan yang tidak sesuai dan tidak berdampak kepada sasaran akan tereliminasi.

Dampaknya, yang tidak efisiensi dan pemborosan semakin berkurang,dan birokrasi akan semakin efektif mendorong kemajuan dan pembangunan daerah, tambahnya.

Sebelumnya Kepala Bagian Orpeg Sekdakab Aceh Timur Dedi Prayitno dalam laporannya juga mengatakan, kegiatan Bimtek ini akan berlangsung satu hari, yang diikuti seluruh perwakilan dari perangkat Daerah  yang berjumlah 61 orang,” (MZ)