Gananews.com ( Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) kecamatan pandrah Kabupaten Bireuen mengecam keras rencana pengalokasian anggaran Rp50 miliar dalam APBA untuk rehabilitasi rumah dinas DPR Aceh.menurut munawir menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap penderitaan rakyat Aceh yang masih berjuang keluar dari kemiskinan, bencana, dan kesulitan ekonomi.
Munawir menegaskan bahwa rencana penggunaan dana puluhan miliar untuk memperbaiki fasilitas pejabat adalah keputusan yang tidak bermoral dan menunjukkan hilangnya nurani para wakil rakyat.
“Ini bukan sekadar kebijakan yang keliru, tetapi sudah mencerminkan betapa APBA dijauhkan dari kepentingan rakyat. Saat rakyat bertahan hidup dengan kondisi serba terbatas, justru pejabat sibuk mempercantik rumah dinas dengan anggaran fantastis,” tegasnya.
Menurutnya, masih banyak masyarakat Aceh yang tinggal di rumah tidak layak huni, kesulitan mendapatkan pekerjaan, serta membutuhkan bantuan pemulihan ekonomi pascabencana. Namun, kondisi tersebut justru seperti diabaikan oleh para pemegang kekuasaan anggaran.
JASA Bireuen menilai kebijakan tersebut sebagai bukti nyata bahwa APBA masih jauh dari semangat keadilan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Bahkan, rencana anggaran tersebut dinilai sebagai bentuk mempertontonkan kemewahan di atas penderitaan rakyat.
“Setiap rupiah dalam APBA adalah uang rakyat, bukan milik segelintir elite. Jika anggaran sebesar Rp50 miliar digunakan untuk kenyamanan pejabat, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat Aceh,” ujar munawir dengan nada tegas.
JASA Bireuen memperingatkan DPR Aceh agar tidak menutup mata terhadap gelombang kekecewaan masyarakat yang terus membesar. Jika anggaran tersebut tetap dipaksakan, JASA menilai hal itu dapat memperparah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
JASA Bireuen secara tegas mendesak DPR Aceh untuk segera mencoret anggaran rehab rumah dinas tersebut dan mengalihkannya ke program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, seperti pembangunan rumah layak huni, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ekonomi masyarakat desa.
“Rakyat tidak butuh rumah dinas mewah pejabat. Rakyat butuh bukti keberpihakan. Jika DPR Aceh masih mengabaikan jeritan masyarakat, maka sejarah akan mencatat bahwa wakil rakyat telah gagal menjaga amanah yang diberikan,” tutup munawir,(**)
