Gananews|Banda Aceh-Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dewan Pimpinan Wilayah Aceh, Syahrizal, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Serikat Buruh Migran Indonesia yang digelar di Pemalang pada 13 Februari 2026.
Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional organisasi dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Rakernas III SBMI menghasilkan sejumlah mandat strategis yang akan menjadi arah gerak organisasi ke depan.
Salah satu poin utama adalah pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SBMI Provinsi Aceh, sebagai upaya memperkuat struktur organisasi di tingkat regional dan memperluas jangkauan advokasi bagi PMI asal Aceh.
Selain itu, Rakernas juga mendorong penguatan keanggotaan Koperasi SBMI serta pengelolaan unit usaha ekspedisi. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kemandirian ekonomi organisasi sekaligus memberikan layanan yang lebih terintegrasi.
Pada aspek perlindungan kerja, Rakernas III menekankan pentingnya inventarisasi dan pemetaan potensi PMI, khususnya pekerja sektor kelapa sawit di luar negeri.
Data tersebut akan menjadi dasar dalam mendorong perundingan Collective Bargaining Agreement (CBA) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) maupun perusahaan kelapa sawit di negara penempatan.
Tak kalah penting, agenda Rakernas juga menargetkan peningkatan perekrutan anggota, baik dari kalangan PMI purna maupun PMI aktif. Strategi ini diharapkan memperkuat basis organisasi sekaligus memperluas jaringan solidaritas antarpekerja migran.
Sebelum Rakernas III digelar, rangkaian kegiatan diawali dengan Jambore Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan di Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan menjadi ruang silaturahmi, konsolidasi, serta pertukaran pengalaman antar-PMI.
Syahrizal menyampaikan bahwa kehadirannya dalam forum nasional tersebut merupakan bagian dari komitmen SBMI ACEH untuk terus memperjuangkan hak-hak PMI, baik yang masih aktif bekerja di luar negeri maupun yang telah kembali ke tanah air.
Ia menegaskan bahwa penguatan organisasi dan kemandirian ekonomi menjadi fondasi penting dalam memperjuangkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi pekerja migran Indonesia.[]
