Gananews.com ( Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali menuai sorotan tajam setelah beredar kabar bahwa tiga gampong terdampak banjir di Kecamatan Kutablang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sapi meugang. Ketiga gampong tersebut yakni Cot Me, Babah Suak, dan Pulo Nga, yang justru mengalami dampak banjir paling parah beberapa waktu lalu.
Informasi yang diperoleh wartawan pada 14 Februari 2025 menyebutkan, bantuan senilai Rp50 juta per gampong tersebut disalurkan kepada sejumlah desa terdampak banjir lainnya. Namun nama tiga gampong di wilayah sepanjang aliran Sungai Peusangan bagian timur itu justru tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan.
Padahal, berdasarkan kondisi di lapangan saat banjir melanda, kawasan tersebut termasuk titik terdampak terparah. Puluhan rumah warga dilaporkan terendam air bercampur lumpur, bahkan beberapa bangunan disebut hilang tersapu arus deras banjir.
Warga Desa Cot Me, Safrizal. mempertanyakan keras keputusan pemerintah daerah yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat korban bencana. Ia menilai kondisi warganya yang mengalami kerusakan rumah hingga kehilangan tempat tinggal seharusnya menjadi prioritas bantuan.
“Rumah warga rusak, lumpur di mana-mana, bahkan ada rumah yang hilang tersapu banjir. Tapi kenapa gampong kami tidak masuk data penerima bantuan Ke mana pemerintah? Ini sangat menyakitkan bagi masyarakat kami,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurut Safrizal, kondisi tersebut memunculkan dugaan kuat adanya persoalan dalam proses pendataan maupun penetapan penerima bantuan. Ia menilai ada ketidaksesuaian antara fakta kerusakan di lapangan dengan daftar penerima yang ditetapkan pemerintah daerah.
Ia juga mempertanyakan transparansi sistem pendataan yang digunakan. Menurutnya, jika desa yang mengalami kerusakan parah saja tidak masuk dalam daftar bantuan, maka wajar masyarakat meragukan akurasi data yang dimiliki pemerintah.
Bantuan sapi meugang, lanjutnya, seharusnya menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana. Namun yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat merasa diabaikan di tengah kondisi sulit pascabanjir.
Kekecewaan warga semakin besar karena bantuan tersebut bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga simbol kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang tertimpa musibah. Ketidakhadiran bantuan dinilai melukai rasa keadilan sosial.
Situasi ini juga dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah jika tidak segera ditangani dengan baik. Warga berharap ada klarifikasi resmi terkait alasan tidak masuknya tiga gampong tersebut dalam daftar bantuan.
Safrizal menegaskan masyarakat tidak menuntut lebih, melainkan hanya berharap perlakuan yang adil sesuai kondisi nyata yang mereka alami. Ia meminta pemerintah segera melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan.
“Bagi kami ini bukan sekadar sapi meugang. Ini soal keadilan, kepedulian, dan bukti nyata apakah pemerintah benar-benar hadir untuk rakyatnya,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait dugaan tidak masuknya tiga gampong terdampak parah banjir tersebut dalam daftar penerima bantuan. Warga berharap persoalan ini segera mendapat perhatian dan penyelesaian yang adil.(**)
