oleh

GALIH-ACEH : Penundaan Pemilu serentak tahun 2024 ?

-OPINI-148 views

Gananews | Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, setiap lima tahun sekali diselenggarakan pemilihan umum secara langsung. Jadwal pemilihan umum tahun 2024 telah ditentukan dan setujui oleh seluruh partai politik yang ada di DPR dan Pemerintah yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara dan pemilihan umum yaitu pada Rabu 14 Februari 2024.

Namun, belakangan ini muncul gerakan penundaan pemilu tahun 2024 karena berbagai pertimbangan, wacana tersebut muncul pro dan kontra terutama dikalangan partai politik dan pemerhati pemilu di Indonesia. Sabtu (5/3/22).

FB-IMG-1653916326685

Penundaan pemilu pada tahun 2024, Garda Analisa Politik dan Hukum Aceh berpandangan “jika itu terjadi tentu berakibat kepada sistem ketatanegaraan terutama amanat konstitusi dan sistem demokrasi di Indonesia, tidak hanya itu, berimbas juga kepada masyarakat sebagai pengguna hak suara, karena hak untuk memilih tidak dapat terlaksana yang seharusnya lima tahun sekali dilakukan pemilihan umum secara langsung, hal tersebut tertuang dalam Pasal 22E UUD Tahun 1945 Juncto Pasal 201 ayat (8), dan Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 347 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu”. Tutur Sekjen Galih-Aceh.

Isu penundaan pemilu mencuat setelah pernyataan dari Ketua Umum PKB diperkuat oleh PAN dan Partai Golkar yang mendukung usulan tersebut. Sebuah wacana yang berhembus begitu cepat dikalangan masyarakat terutama lembaga-lembaga pemerhati politik dan pemilu.

Galih-Aceh berpandangan bahwa, Konsekuensi tidak dilaksanakan pemilu tahun 2024 yaitu,

Pertama. Memunculkan pergeseran kekuasaan yang demokratis ke kekuasaan oligarki.

Kedua, terjadinya kemunduran sistem demokrasi di Indonesia.

Ketiga, penundaan pemilu tersebut merupakan melanggar konstitusional.

Keempat, sebagai negara hukum tentu segala sesuatu pelaksanan berdasarkan hukum sebagai bentuk kepastian hukum merupakan implementasi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Kelima, memunculkan citra buruk kepada pemerintah dengan berpandangan bahwa hukum menjadi alat terhadap kekuasaan.

Pemilihan umum secara serentak pada tahun 2024 merupakan momentum ke 13 (ketiga belas) terselenggaranya pemilu Negara Indonesia atau yang 6 (keenam) terselenggaranya pemilu pasca reformasi.

Oleh karena itu, kita perlu konsisten dalam pelaksanaan pemilu lima tahun sekali, jangan sampai pemilu yang sudah didepan mata ini ditunda, kita harus mengedepankan kepastian hukum artinya segala tindakan berdasarkan hukum dengan demikian terciptanya tatanan demokrasi yang baik terhadap transisi pemindahan kekuasaan secara konstitusional.

Penundaan pesta demokrasi tahun 2024 berdampak kepada seluruh daerah terutama Provinsi Aceh yang seharusnya terselenggara pada tahun 2022 akan tetapi bergeser pada tahun 2024.

Saya rasa apapun yang terjadi Aceh harus tetap berjalan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024, karena Aceh memiliki kekhususan yang tertuang dalam UU No 11 Tahun 2006, kita sepakat dalam hal ini jadwal pemilu tetap diselenggarakan sebagaimana yang telah tertuang dalam Keputusan KPU No 21 Tahun 2022 kita hormati itu. Usul penundaan pemilu merupakan bentuk inkonstitusional.

Oleh : Amzar Ardiyansyah S.H., M.H
Sekjen Garda Analisa Politik dan Hukum Provinsi Aceh

FB-IMG-1653916326685

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed