Gananews|Banda Aceh-Tujuh partai politik di Aceh telah menandatangani Pakta Integritas bersama Koalisi NGO HAM sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pembangunan di Aceh yang berperspektif keadilan gender, disabilitas, sosial inklusi, serta berkelanjutan secara eko logis. Penandatanganan ini berlangsung di Hotel Rasamala pada Senin (28/10/2024).
Partai-partai yang berkomitmen untuk menjalankan sembilan poin dalam Pakta Integritas ini antara lain adalah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Marlinadia, Partai Gerindra oleh Cut Farah Nazla dan Sari, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh Baliyani, Partai Buruh oleh Novidayanti, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) oleh Nyakandy, Partai Aceh oleh Fajran, serta Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Erika Mulyani dan Martini.
Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil Arista, menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa Pakta Integritas ini bertujuan untuk menciptakan perubahan di Aceh ke arah yang lebih baik, dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan rakyat, menghilangkan diskriminasi, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Pakta Integritas yang ditandatangani ini mencakup sembilan poin penting yang berkaitan dengan tiga isu utama, yakni lingkungan, perlindungan perempuan dan anak, serta kebebasan beragama,” ujar Khairil di hadapan media.
Ia menjelaskan, salah satu perhatian utama adalah masalah lingkungan, di mana ia berharap pemerintah dapat menerapkan strategi nyata untuk mengatasi bencana banjir yang kerap melanda Aceh setiap tahunnya.
Menurut Khairil, solusi konkret perlu dihadirkan agar banjir tidak terus terjadi di masa mendatang.
Selain itu, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi sorotan utama. Data menunjukkan bahwa angka kekerasan tersebut masih meningkat setiap tahunnya.
Khairil berharap partai politik yang memiliki peran penting di parlemen dapat berkomitmen untuk mengurangi bahkan menghapus kekerasan ini di Aceh.
Ia menekankan pentingnya peran partai politik dalam merancang kebijakan dan regulasi yang melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya yang masih terjadi.
Dalam isu lingkungan, Khairil juga menyoroti berbagai permasalahan seperti konflik satwa liar, tambang ilegal, dan pencemaran lingkungan. Ia berharap ada solusi konkret dari pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di Aceh.
Adapun sembilan poin yang menjadi isi Pakta Integritas tersebut mencakup dukungan terhadap kebijakan pembangunan tanpa diskriminasi, keadilan ekologi, penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan, dan penguatan pendidikan politik kader partai tentang keadilan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
Pakta tersebut juga menegaskan pentingnya partai politik untuk mengkampanyekan perlindungan perempuan dan anak serta mendorong kebijakan internal yang mengakomodasi kaderisasi dari unsur perempuan.
Pada akhirnya, Pakta Integritas ini menuntut agar kader partai yang berada di posisi strategis selalu melibatkan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses pembuatan kebijakan di Aceh.[]
