oleh

Penyampaian Jawaban Atas Pendapat Aceh, Begini Penjelasannya

Gananews| Banda Aceh – Tanggapan Gubernur Aceh Atas Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPR Aceh Masa Persidangan Tahun 2022.

Dalam pidatonya terhadap tanggapan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 , Pj.Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang diwakili Oleh Sekda Aceh Bustami Hamzah, menjelaskan.

Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh atas Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022,

“Terkait dengan upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA), dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Aceh telah melakukan, antara lain, Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dengan cara memberikan kemudahan pelayanan melalui mobil samsat keliling yang beroperasi di tempat strategis secara reguler.

Saat ini, kemudahan pelayanan melalui mobil samsat keliling baru tersedia dua unit saja, namun ke depan kita bisa upayakan untuk melayani dan terjangkau di 23 kab/kota melalui penambahan unit mobil samsat keliling pada APBA Tahun Anggaran 2023, ucapnya.

Selain itu pemerintah aceh juga telah Memperbanyak gerai pembayaran di Kabupaten /Kota melalui kerjasama dengan Bank Aceh khususnya pada kantorkantor Kas sehingga wajib pajak/masyarakat lebih dekat dan mudah dalam membayar pajaknya.

Disamping itu jugs Pemerintah Aceh juga minta  DPR Aceh agar dapat segera merealisasikan semua _ kegiatan yang belum terealisasi, kami sudah menginstruksikan kepada seluruh SKPA agar segera merealisasikan anggaran yang sudah diprogramkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Menekan potensi besaran SiLPA, Pemerintah Aceh sependapat dengan Badan Anggaran DPRA. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh sudah melakukan rasionalisasi dalam tahapan penyusunan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 sehingga SiILPA tahun berjalan dapat diminimalisir.

Untuk itu, upaya konkrit Pemerintah Aceh dalam mempercepat <span;>realisasi dan memperkecil SiLPA tahun berjalan, diminta semua kepala SKPA menandatangani Pakta Integritas agar SiLPA tidak melebihi dari 5%. Terhadap pencapaian penuntasan target dalam RPJMA 2017-2022 yang belum tercapai, sudah ditampung dalam target Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

Selain itu juga kita sama sama berupaya peningkatan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, kami sependapat dengan saran Banggar DPR Aceh untuk meningkatkan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dan penggunaan dana BLUD yang tepat sasaran sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kami juga akan melakukan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin.

Selain itu berkenaan dengan sertifikasi aset aset milik pemerintah Aceh, kami sedang mengupayakan untuk melakukan penertiban melalui pensertifikatan Barang Milik Aceh (BMA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kita minta dukungan Anggota Dewan Berkaitan dengan inventarisasi aset, Pemerintah Aceh akan mengoptimalkan penggunaan e-digita! dengan menerapkan aplikasi e-BMD (Barang Milik Daerah) yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Berkenaan dengan SKPA yang berkinerja lemah, kami akan melakukan evaluasi dan pembinaan untuk peningkatan kinerja dan SDM. Kami mengucapkan terima kasih atas saran dan masukannya.

Mengenai program Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh (GISA) Pemerintah Aceh telah melakukan gerakan asupan gizi bagi anak sekolah di 23 Kab/Kota. Selanjutnya kami sependapat dengan saran Banggar DPRA agar program pencegahan dan penanganan stunting harus berbasis masyarakat gampong,” tutupnya,”( Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.