Gananews ( Pengamat Politik dan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr. Effendi Hasan, M.A, menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pemerintah. DPRA, menurutnya, harus mampu mengontrol dan memantau pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Jika ada proyek bermasalah, DPRA harus memanggil eksekutif dan menanyakan alasan terjadinya masalah tersebut. Ini penting agar fungsi pengawasan tetap berjalan dengan baik,” ujar Dr. Effendi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh KosTum dengan tema “Paska Pelantikan: Legislatif Urus Rakyat Atau Proyek” di Banda Aceh, Senin (7/10).
Lebih lanjut, Dr. Effendi juga menyoroti sering terjadinya ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, situasi ini menjadi perhatian tidak hanya di Aceh tetapi juga di tingkat nasional.
“Pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif, terutama pada saat pembahasan anggaran. Saya pikir ini tidak boleh lagi dipraktikkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebagai lembaga pemerintahan, eksekutif dan legislatif seharusnya bisa membangun komunikasi yang baik demi kepentingan rakyat. Harmoni antara kedua lembaga tersebut sangat diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang efektif.
Dr. Effendi mengingatkan bahwa eksekutif dan legislatif memiliki peran penting dalam sistem demokrasi yang menganut prinsip trias politica. Kedua lembaga tersebut harus mampu menjalankan fungsi mereka dengan sinergi yang baik.
“Dengan terjalinnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, kita bisa membangun Aceh yang lebih baik dan lebih maju,” katanya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Dr. Iskandar AP, dalam kesempatan yang sama, menilai bahwa sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA sudah berjalan dengan baik. Beberapa pekerjaan penting telah berhasil diselesaikan bersama.
“Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan DPRA sejauh ini berjalan dengan baik. Pembahasan anggaran 2025 sudah dilakukan, dan anggaran perubahan juga sedang berproses,” jelas Dr. Iskandar.
Ia juga menambahkan bahwa proses pelantikan DPRA baru-baru ini berlangsung tepat waktu dan tanpa hambatan, yang menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara kedua pihak.
“Kita melihat bahwa sejauh ini, hubungan antara eksekutif dan DPRA cukup harmonis, dan ini menjadi modal penting untuk pembangunan Aceh ke depan,” pungkasnya.”(*”)
