Gaji Pejabat Tinggi, Masyarakat Belum Merasakan Manfaat Kehadiran BPKS

Gananews《 Kota Sabang-Masyarakat Kota Sabang belum merasakan manfaat kehadiran Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan ( BPKS ) Sabang sejak berdiri tahun 2000, Warga Sabang bahkan menyoroti kendala yang dihadapi badan tersebut hingga berujung pada proyek Pelabuhan Bebas Sabang. tidak terealisasi seperti yang diharapkan.

“Saat ini sudah 22 tahun, tapi apa yang BPKS berikan ke Masyarakat Sabang? Kalau tidak ada tunjangan, lebih baik tutup saja, dan gaji pejabat BPKS cukup tinggi, jadi ini perlu diperhatikan. ,” ujar Irawan.

Perwakilan dari Yayasan Sabang Peduli, saat Sosialisasi Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diselenggarakan di Sabang pada Rabu, 22 Februari 2023.

Irawan berharap Pemerintah Aceh terus mendorong Pemerintah Pusat untuk memenuhi janji pelabuhan bebas di Sabang, seperti yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

“Jadi setiap pergantian Presiden harus kita lengkapi lagi permintaannya karena dulu pelabuhan bebas Sabang sangat aktif, sekarang sudah ditutup,” tambah Irawan.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 01/KM04/LBC01/2020 tentang Penetapan Kawasan Pabean di Terminal Petikemas Sabang 1 (CT-1), menurut T. Afriansyah, bertentangan dengan status Pelabuhan Bebas Sabang di bawah manajemen BPKS.

“Saya tidak paham soal ini, jadi apa gunanya ada BPKS dan pelabuhan kalau sudah ada penetapan kawasan pabean? Lebih baik ditutup saja,” ujar T. Afriansyah.

Di sisi lain, Ketua Forum Kepala Desa Sabang Adnan Hasyim menyoroti persoalan sumber daya manusia di BPKS Sabang. Ia menilai, lemahnya kinerja organisasi disebabkan kurangnya personel yang mau bekerja.

“Sekarang jangan cari orang pintar yang malas bekerja, tapi cari orang yang mau bekerja. Jadi, masalahnya bukan di BPKS itu sendiri, tapi di sumber daya manusianya,” ujar Adnan”(Red)