Gananews ( Gerakan Aliansi Masyarakat Bireuen (GAMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Selasa (3/12/2024). Aksi tersebut menyoroti dugaan praktik money politic dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bireuen 2024.
Demonstrasi berlangsung panas hingga terjadi kericuhan. Insiden saling dorong antara massa aksi dengan pihak keamanan tak terelakkan, namun situasi berhasil dikendalikan tanpa adanya korban.
Dalam aksi tersebut, GAMB mendesak pihak terkait untuk mengusut tuntas pelaku money politic. Mereka meminta agar nama besar Bireuen sebagai Kota Juang tidak tercoreng oleh praktik politik curang yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Para demonstran menuntut pengungkapan aktor intelektual di balik dugaan money politic, mulai dari pendana hingga eksekutor. Mereka menilai, transparansi dalam pengungkapan kasus ini menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Bireuen.
GAMB juga meminta DPRK Bireuen membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan audit investigasi terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen. Audit ini diperlukan untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran serta indikasi keberpihakan KIP terhadap salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Iskandar, salah satu orator dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia harus mengambil peran lebih aktif. Ia juga meminta Kapolri untuk memberikan pendampingan khusus terkait pengawasan dugaan kecurangan di Pilkada Bireuen.
“Negara tidak boleh kalah dengan politisi curang dalam Pilkada. Hak kedaulatan rakyat adalah mendapatkan pemimpin yang lahir dari proses pemilu bersih dan jujur,” tegas Iskandar di tengah orasinya.
Selain itu, GAMB mendesak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih), kepolisian, dan kejaksaan, untuk segera memproses hukum aktor utama dugaan money politic. Langkah tegas ini dinilai penting untuk menciptakan efek jera.
Mereka juga menyerukan agar dugaan keterlibatan oknum di tingkat gampong yang diduga memobilisasi massa untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu segera diusut.
Lebih lanjut, GAMB meminta keterbukaan informasi dari lembaga penyelenggara pemilu agar publik dapat mengetahui perkembangan kasus ini. “Transparansi adalah harga mati untuk menjaga keadilan dalam demokrasi,” ujar salah satu peserta aksi.
Sementara itu, DPRK Bireuen belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan pembentukan Pansus tersebut. Namun, situasi di lapangan sudah kembali kondusif setelah beberapa perwakilan demonstran diterima oleh perwakilan dewan.
Aksi ini menjadi salah satu wujud kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada yang bersih dan demokratis di Kabupaten Bireuen. GAMB menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari pihak berwenang.
Dengan harapan yang sama, masyarakat Bireuen ingin proses Pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah, sehingga nilai-nilai demokrasi tetap terjaga di tanah Kota Juang.”(**)