Gananews.com ( Hingga awal Februari 2026, para pengungsi korban banjir di Kabupaten Bireuen masih bertahan hidup di bawah tenda darurat, rumah warga, serta meunasah. Kondisi ini menuai sorotan tajam dari aktivis muda Bireuen, Iskandar, yang akrab disapa Tuih.
Iskandar menyatakan, jika pemerintah daerah terus membiarkan pengungsi hidup tanpa kepastian hunian tetap (Huntap) maupun hunian sementara (Huntara), maka ia bersama masyarakat akan menggeruduk Kantor Bupati Bireuen dan Pendopo Bupati. Pernyataan tersebut disampaikannya pada Minggu (1/2/2026).
Menurut Tuih, sangat disayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Bireuen yang terkesan membiarkan masyarakat korban banjir hidup berlarut-larut di pengungsian, seolah-olah korban banjir menolak Huntara. Padahal, kata dia, tudingan tersebut tidak benar.
“Kalau Bupati Bireuen belum bisa menyediakan Huntap dan Huntara, maka kami siap mendirikan tenda di Kantor Bupati dan Pendopo Bupati. Jangan biarkan rakyat yang sedang tertimpa musibah hidup tanpa kepastian,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi warga Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka. Menurutnya, masyarakat dan perangkat desa setempat tidak pernah menolak pembangunan Huntara. Bahkan, mereka telah secara resmi mengajukan permohonan agar warga tidak lagi tinggal di tempat pengungsian.
Tuih menjelaskan, Keuchik Alue Kuta bersama Camat Jangka pernah dipanggil langsung oleh Bupati Bireuen ke Pendopo Bupati. Dalam pertemuan tersebut, keuchik menyampaikan bahwa warganya sangat membutuhkan Huntara.
Namun, dalam kesempatan itu, muncul pernyataan dari sebuah lembaga yang menawarkan akan membangun Huntap di hadapan Bupati Bireuen, kepala dinas terkait, serta Camat Jangka. Informasi tersebut kemudian disampaikan keuchik kepada warga setibanya di desa.
Sayangnya, hingga kini, Huntara yang sebelumnya diharapkan dari pemerintah pusat tidak pernah terealisasi di Desa Alue Kuta. Sementara itu, pembangunan Huntap yang dijanjikan juga tak kunjung ada kepastian.
Akibatnya, warga korban banjir terpaksa menumpang tinggal di dayah setempat dan fasilitas umum lainnya. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan, apalagi waktu terus berjalan tanpa kejelasan dari pemerintah daerah.
Iskandar menegaskan, seharusnya siapa pun yang ingin membantu membangun Huntara bagi korban banjir diterima dengan baik. Menurutnya, tidak sepatutnya bantuan ditolak dengan alasan apa pun.
“Jangan ada unsur politik dalam urusan kemanusiaan. Ini menyangkut nasib korban banjir yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa bulan suci Ramadhan sudah semakin dekat.
Menurutnya, sangat tidak manusiawi jika masyarakat masih harus menjalani ibadah puasa dalam kondisi pengungsian tanpa kepastian tempat tinggal.
Yang lebih memprihatinkan, Tuih menduga setiap keuchik yang bersuara dan menyatakan kesediaan menerima Huntara justru dibungkam. “Ini yang paling aneh dan menyedihkan,” pungkasnya.(**)
